Tak berkaca pada pengalaman pekerjaan proyek tahun 2021, panitia lelang di lingkungan Pemko Padang, kembali berubah. Terjun payung lelang, berakibat banyak pekerjaan bermasalah tahun 2021, kembali terjadi tahun 2022, terutama pembangunan beberapa SD di Dinas Pendidikan Kota Padang

PADANG, INVESTIGASI_Melihat kondisi tersebut, sebelumnya DPC Gapeksindo Kota Padang, telah menyurati Pemko Padang. Ir. Erwin Isril, IPP melihat rusaknya mutu dan kualitas pekerjaan proyek, akibat panitia memenangkan penawar terendah, sampai terjun 29 %. Dan, tahun 2022 ini, kembali terulang. Makanya, Ketua DPC Gapeksindo itu, mengadukan hasil lelang tersebut kepada Inspektorat.

Surat pengaduan DPC Gapeksindo Kota Padang, ditanda tanganan, Ir. Erwin Isril Ketua, Yudi Mulyadi, SE Sekretaria, bernomor : 005/DPC – PDG/III/2022, tertanggal 10 Maret 2022, ditujukan kepada Inspektoral Kota Padang, prihal pengaduan hasil lelang. Surat pengaduan itu, menyebutkan, sehubungan surat kami kepada Bapak Walikota Padang, nomor : 004/DPC-PDG/III/2022, prihal, mohon evaluasi hasil kinerja panitia lelang.

BACA JUGA : Penawar Terendah Rusak Mutu Proyek, DPC Gapeksindo Kota Padang Surati Walikota

Sehubungan dengan itu, kami membuat surat pengaduan dan meminta membatalkan penetapan hasil pemenang lelang kepada Inspektorat Kota Padang dengan harga terendah yang 80% dari nilai HPS atau antara 27 % sampai 29 % dengan paket pekerjaan, pembangunan ruang baru SD (Pinjaman Pen Daerah) SDN 20 Labuan Tarok, Kecamatan Bungus Teluk Kabung HPS Rp10.026.778.411.52.

Perusahaan yang dimenangkan CV. Apar Jaya dengan nilai penawaran Rp7.288.203.973.19 dengan persentase turun 27,31 dari nilai HPS.
Pembangunan ruang kelas baru SD (Pinjaman PEN Daerah) SDN 27 Anak Aia, Kecamatan Koto Tangah HPS Rp9.409.356.735.00, perusahaan yang dimenangkan CV. Duta Sari dengan nilai penawaran Rp6.825.678.376.32, dengan persentase turun 27, 46 % dari nilai HPS.

Pembangunan ruang kelas baru SD (Pinjaman PEN Daerah) SDN 09 Kecamatan Nanggalo, HPS Rp10.157.557.340.00, perusahaan dimenangkan CV. Elya Murni dengan nilai penawaran Rp7.209.475.978.50, dengan persentase turun 29,32 % dari HPS. Disebutkan juga, didalam Perpres No.12 Tahun 2021 menganggap penyedia jasa dengan penawaran 80% HPS memiliki resiko yang lebih besar, terkait dengan penyelesaian pekerjaan jasa konstruksi terlihat dari diwajibkan menaikkan nilai jaminan pelaksanaan 5 % dari HPS.

Penetapan pemenang diatas akan menyebabkan anomali respon yang bersifat semu penyedia jasa konstruksi terhadap HPS. Sehingga, penyedia jasa dalam melaksanakan lelang tidak lagi memikirkan kaedah kaedah teknis dalam penyusunan penawaran. “Akibat dari itu, akan terjadi banyak penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut,” kata Erwin Isril

Resiko yang terjadi, katanya pekerjaan yang tak sesuai spesifikasi teknis, pekerjaan tidak selesai atau mangkrak dan kerugian negara akibat tak sesuai azaz manfaat.” Sebagai Ketua Asosiasi Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kota Padang – Mentawai, berharap pengaduan ini dapat direspon dan ditindaklanjuti,” katanya mengakhiri. Nv