
PASAMAN BARAT, INVESTIGASI- Bermacam-macam kelakuan oknum Anggota DPRD Pasaman Barat (Pasbar) di negeri Tuah Basamo ini, sebagai wakil rakyat yang telah duduk di lembaga legislatif oknum ini terkesan tidak lagi memikirkan masyarakat, terutama di dapilnya sendiri.
Mereka juga terkesan mementingkan memikirkan kepentingan diri sendiri kalaupun ada aspirasi yang telah di ajukannya mereka berusaha agar Pekerjaan proyek tersebut didapatkan dengan cara tidak wajar, setelah Proyek PL dikuasai dan didapatkan mereka terindikasi menjual kepada kontraktor 10 sampai 15 persen.
Tidak lagi menjadi rahasia umum, setelah di Lantik menjadi DPRD para oknum anggota DPRD ini mulai memikirkan kepentingan dirinya sendiri, seperti suka menggerogoti uang negara dengan berbagai cara bahkan terindikasi me mar Up tiket pesawat, namun tidak kala pentingnya ada juga oknum tersebut meminta proyek PL terhadap SKPD sepertihalnya tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Pasbar.
Selanjutnya mereka juga terindikasi memaksakan diri meminta proyek secara paksa dan setengah mengemis terhadap kepala SKPD, kalau tidak di berikan maka ujung-ujungnya akan berakibat fatal untuk kepentingan negeri ini,
“Mereka terkesan mengancam jika tidak direspon maka pengesahan anggaran di tangan wakil rakyat ini akan menjadi bencana,” kata salah seorang Kabid yang enggan di tulis namanya, Kamis (29/11)
Trik busuk yang di lakukan oknum anggota DPRD tersebut adalah dengan cara memanggil beberapa Kepala Dinas dengan berbagai alasan dan dengan dalih konsultasi, mereka terlihat serius, padahal konsultasi tersebut terindikasi akal-akalan saja, setelah selesai maka disampaikan lah niatnya untuk meminta paket proyek PL tersebut.
Akibat adanya oknum anggota DPRD meminta proyek PL, tentunya yang dirugikan adalah para kontraktor di Pasbar sendiri, tidak tangung-tanggung untuk mendapat proyek PL dari anggota DPRD para kontraktor harus merogoh konceh yang telah di patok 10 sampai 15 Persen dari pagu dana Proyek.
Dengan terpaksa, karena butuh pekerjaan sang kontraktor membeli paket Proyek tersebut terhadap oknum anggota DPRD Pasbar sebesar 10 sampai 15 persen, bagi kontraktor yang tidak mempunyai modal atau berkantong tipis terpaksa gigit jari. Kini yang sangat memiriskan seperti yang terjadi pada Dinas PU-PR Pasbar pada era pemerintahan H. Hamsuardi bagi kontraktor yang ingin mendapatkan paket pekerjaan alis PL sejak tahun 2019 sampai 2023 harus berjuang dengan gigih dengan pola baru yang telah di ambil kebijakan oleh oknum anggota DPRD Pasbar.
Trik baru yang telah di tetapkan oknum anggota DPRD ini, kalau kontraktor
Ingin mendapatkan paket pekerjaan PL Kepada SKPD harus ada persetujuan dari sang oknum ini, jangan harap sang kontraktor mendapatkan paket PL dari Dinas PU-PR, Dinas Pertanian, Perkim dan dinas Lainnya kalau tidak ada persetujuan oknum DPRD
Adanya penjualan paket proyek PL terkuak anggaran 2019 sampai 2023 dan itu di akui dari salah satu Fraksi Gerindra memeng pihaknya mendapatkan PL dari Dinas PU -PR dan proyek tersebut sudah diambilnya dan proyek paket tersebut juga telah dijualnya terhadap salah satu kontraktor.
Lain pula cerita anggota DPRD dari Fraksi Golkar memang di akuinya juga mendapat proyek PL dari Dinas PU-PR yang pada awalnya Bupati Hamsuardi menjanjikan Proyek PL sebanyak 2 Paket, Hal ini disampaikan Hamsuardi sewaktu pada pembahasan APBD 2020 di salah satu Hotel berbintang di kota Padang, Sumatera Barat, namun kenyataannya Hamsuardi memberikan satu paket dan PL tersebut juga telah di jualnya.
Namun lanjutnya, yang sangat memiriskan adalah pernyataan dari Fraksi Gerindra ini, nah dengan adanya janji dari Hamsuardi memberikan Proyek PL makanya banyak teman-temannya yang sudah minta uang kepada kontraktor atas paket PL dari Dinas PU-PR Pasbar, tapi kenyataannya hanya mendapat satu paket, sementara untuk mengalihkan uang yang sudah terlanjur diberikan kontraktor kepada anggota DPRD Pasbar, yang sudah menjual proyek PL ini sulit dikembalikan.
Semantara Anggota DPRD Pasbar dari Fraksi Demokrat juga mengaku mendapatkan paket Proyek PL ini dari Dinas PU-PR sebanyak satu paket dengan pagu dana Rp 100 Juta, namun paket tersebut juga sudah di jual kepada salahsatu kontraktor dengan santai Wakil Rakyat dari Demokrat ini menuding Hamsuardi mangkir janji. Pasalnya paket PL dijanjikan sebanyak 2 Paket ternyata hanya di berikan satu paket.
Lain pula pernyataan dari Fraksi PDIP yang mengatakan sampai saat ini tidak pernah mendapatkan proyek paket PL yang telah di janjikan Hamsuardi, sedangkan Fraksi PDIP mengaku kalau dirinya cukup lelah untuk mengurus proyek PL pada Dinas PU-PR ini.
Semantara ketua DPRD Pasbar, mengaku kalau tidak semua anggota DPRD mendapat paket PL, kalau ada yang mengaku mendapatkan paket PL ini pernyataan bohong, buktinya dirinya sendiri tidak mendapatkan paket dari Dinas PU-PR tersebut.
Erianto saat di hubungi melalui Handphonenya, pada nomor 0852-0364-xxxx, mengaku kalau semua anggota DPRD mendapat jatah dari Bupati Hamsuardi satu paket proyek PL. Pasalnya PL yang sudah di janjikan oleh Bupati ini sekedar pengganti biaya Pilkada yang lalu.
Ketua DPRD ini juga menyampaikan sebenarnya proyek PL ini memang dijual kepada kontraktor dan sebenarnya proyek PL yang di berikan oleh Bupati ini sekedar pengganti uang anggota Dewan yang sudah banyak mengeluarkan biaya dalam Pilkada yang lalu, sewaktu disinggung kemana di jual proyek PL tersebut dengan santai Ketua DPRD mengatakan sudah di berikan kepada tim suksesnya yang juga kontraktor.
Sementara Ketua DPC Nasdem Pasbar, mengatakan berarti kepala Dinas PU-PR mengadu domba lembaga DPRD karena dirinya saja sampai sekarang tidak pernah mendapat informasi tentan proyek PL tersebut
Menanggapi adanya anggota DPRD Pasbar, mendapat Prioritas dari Bupati mendapatkan proyek PL, Nanang, ST yang juga pengusaha di Pasbar mengaku sangat kecewa kalau anggota DPRD mendapatkan proyek PL.
“Memang tidak bermoral para oknum anggota DPRD ini kalau mereka juga memaksakan diri atau mengatur SKPD dalam mendapat jatah proyek PL, sungguh tidak bermoral,” katanya
Mereka memang sudah keterlaluan padahal mereka sudah mendapatkan gaji yang tinggi dan fasilitas lengkap dari negara, untuk apalagi mereka mengemis meminta proyek PL terhadap SKPD seharusnya anggota DPRD ini sadar kalau mereka ini malu sebagai wakil rakyat seharusnya berjuang dan memperjuangkan hak-hak rakyat dan memperjuangkan nasip kontraktor yang dalam kehidupannya Senin Kamis, apalagi para kontraktor selama ini pada umumnya mengharap proyek dari pemerintah.
Anehnya, Bupati Hamsuardi dengan mudahnya memberikan Proyek PL ini kepada oknum anggota DPRD tanpa berpikir panjang konon disebut-sebut ada dugaan di ancam dengan ultimatum suatu pembahasan KUA-PPAS yang sedang dilakukan disalahsatu Hotel megah di Padang,
Semantara Kepala Dinas PU-PR mengatakan memang saat ini semua anggota DPRD mendapatkan Proyek PL dan sudah memberikan surat penunjukan para kontraktor yang telah mendapat persetujuan dari pada anggota DPRD terhormat itu. Lahe