Kala Proyek Pengendalian Banjir Batang Lembang Dimanfaatkan Untuk Pencitraan : Perjuangan Athari Gauthi Ardi Sengaja Dikaburkan, Demi  Pencitraan Pihak Lain

Spread the love

SOLOK, INVESTIGASI_Tahun politik, sangat menggelitik. Memanfaatkan berbagai cara menarik simpatik. Tak perduli, itu perjuangan orang. Setidaknya, bisa menumpang pencitraan. Ini terjadi pada pekerjaan 

proyek Batang Lembang. Sebab, dijadikan pencitraan politik oleh Walinagari Kotobaru. Meski, sudah meminta maaf, tindakan itu terkesan vulgar. Wajar saja

Arisvan, berkomentar keras. Katanya,  pencitraan politik boleh saja, tetapi bangunlah dengan cara yang benar

Memang, memasuki tahun politik, langkah-langkah pencitraan mulai dilakukan oleh banyak tokoh untuk mengambil simpati masyarakat. Tujuannya, untuk  meningkatkan elektabilitas partai mereka dimata publik. Tentunya sangat menarik untuk diikuti. Bahkan terkesan demi syahwat kekuasaan, tidak jarang mereka kadang yang sekarang menjadi tokoh disuatu daerah.  Melakukan intrik politik yang tidak biasa. Demi pencitraan, mereka tidak segan harus menyinggung, bahkan menyerang secara langsung tokoh politik lain yang dianggap menjadi saingan dipentas pesta demokrasi dengan berbagai cara.

Seperti halnya dugaan pencitraan politik kurang elok yang dibangun oleh anggota DPRD Kabupaten Solok dari Fraksi Partai keadilan Sejahtera(PKS), Nosa Eka Nanda, S.Pd. Dimana anggota DPRD Kabupaten Solok tiga periode  ini diduga demi pencitraan politik diri dan demi partai politik yang yang sekarang ditempatinya. Diduga rela melibatkan pemerintahan nagari dan tokoh masyarakat Nagari Kotobaru.  Dengan mengkondisikan mereka untuk hadir dan memberikan ucapan terimakasih kepada Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah  yang tak lain juga berasal dari partai PKS. Partai yang sama dengan Nosa Eka Nanda. 

Sebab telah tuntasnya Pembangunan  Sarana Prasarana Pengendalian Banjir Batang Lembang di Kabupaten Solok. Mirisnya lagi, dalam situasi tersebut, terkesan tidak satupun dalam pernyataan yang dimuat di media, menyebutkan peran pihak lain yang telah berjuang untuk pembangunan yang dimaksud. Terkesan dikaburkan dan

pencitraan ini semakin menguat ketika pesan yang disampaikan ke publik, seolah kegiatan pembangunan  batang lembang adalah malah hasil kerja Gubernur Sumbar

Seperti halnya dilansir dari berita media online beritanda1, dimana dalam ulasannya,  Nosa  terkesan hanya lebih mengedepankan peran dirinya saja. Dan terkesan kesuksesan Pembangunan Sarana Prasarana Pengendalian Banjir Batang Lembang di Nagari Kotobaru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok adalah kerja besar Gubernur Sumbar saja. 

Tanpa menyebutkan peran pihak lain yang sebenarnya lebih berperan besar atas terlaksananya kegiatan tersebut. Bahkan dengan kegiatan tersebut, Nosa tidak sungkan mengklaim, jika hal itu sudah membuktikan, kalau Gubernur Sumbar sudah melakukan pembangunan  merata di Sumbar, termasuk di Kabupaten Solok.

Padahal, sudah menjadi rahasia publik, sesuai pepatah minang mengatakan, ‘Alah Basuluah Matohari, Alah Bagalanggang Mato Urang Banyak’. Jika pengusulan Pembangunan Sarana  Prasarana Pengendalian Banjir Batang Lembang merupakan salah satu keberhasilan perjuangan aspirasi masyarakat Kabupaten Solok oleh anggota komisi V DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Athari Ghauti Ardi.

Secara teknis dilaksanakan oleh PT. Gemilang Jaya Konstruksi, dengan nilai kontrak 14.515.540.000,00. Pelaksanaanya  berada dibawah tanggung jawab Balai Wilayah Sungai Sumatera V, berlamat di Jalan Khatib Sulaiman No. 86A, Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat.

Juga  bekerja  langsung dibawah Direktorat Jendral  Sumber Daya Air  Kementerian PUPR. Ini juga terlihat dari papan informasi pekerjaan. Tidak ada satupun yang menyebutkan ada peran dari Pemprov Sumbar.

Selanjutnya terkait dengan seluruh  informasi  yang beredar  tentang kejadian tersebut,  serta untuk meluruskan stigma masyarakat tentang klaim pembangunan Batang  Lembang yang menjadi buah bibir dimasyarakat Kabupaten Solok Solok. 

Walinagari Kotobaru, Afrizal K  ketika dikonfirmasi langsung diruang kerjanya, di Kantor Walinagari Kotobaru. Jumat(17/03/2023) juga membenarkan, kepergian dirinya bersama tokoh nagari lainnya menemui Gubernur Sumbar, adalah murni atas pengkodisian oleh Nosa Eka Nanda. Karena agenda tersebut tidak pernah direncanakan sebelumnya. Artinya  tidaklah bagian dari agenda kerja dari Pemerintahan Nagari Kotobaru untuk pergi ke gubenuran.

“Benar, hari sabtu, kami dari pemerintahan Nagari Kotobaru, KAN dan tokoh masyarakat nagari lainnya dibawa oleh saudara Nosa Eka Nanda untuk menemui bapak Gubernur, dan saudara Nosa meminta kepada pemerintahan nagari untuk memberikan ucapan terimakasih kepada Gubernur. Dan pada waktu itu kami juga meminta program baru untuk kembali melanjutkan pembangunan Normalisasi Batang Lembang,” ujarnya.

Dikatakannya,  sebenarnya dirinya selaku Walinagari tahu,  yang melaksanakan program kegiatan itu adalah BWS S V Sumatera Barat dibawah Kementerian PUPR. Dan, selaku pemerintahan nagari hanya menerima program dari pemerintah pusat. Dan dalam pelaksanaan kegiatan, dia hanya membantu untuk melancarkan proses pembangunan. 

Pemerintahan nagari  bersama dengan tokoh masyarakat membantu pada proses  pembebasan lahan warga  yang terpakai  lebih kurang 300 meter di Nagari Kotobaru.

Kemudian, terkait dengan janji Gubernur Sumbar  yang disampaiakan disalah satu media,  Pembangunaan Batang Lembang pada tahun ini akan kembali di proritaskan, agar dapat segera tuntas. Dalam keterangan Walinagari, justru  tidak ada disampaikan  gubernur dalam pertemua  tersebut.

“Dan informasi yang kita dapatkan langsung dari bapak Gubernur,  beliau belum menjanjikan  untuk kelanjutan pembangunan Normalisasi Batang Lembang. Dan tidak memastikan, bahwa itu dapat atau tidak. Tapi kita usahahakan lah dulu. Nah itulah bahasa beliau waktu itu,”. katanya lagi

Untuk itu, lanjutnya,  atas pemerintahan nagari meminta maaf kepada Ibuk Athari. Karena sampai saat ini kita belum melaksanakan ucapan terimakasih kepada beliau. Itu belum kami lakukan, karena sampai saat ini, pihak ketiga selaku pelaksana masih ada tersangkut dengan masyarakat. Sebab, peralatan kerja berupa molen yang masih ditahan oleh masyarakat. Karena,   masih ada tanggung jawab pembayaran  perusahaan yang belum diselesaikan dengan masyarakat kami. 

Makanya sampai saat ini kami belum mengkondisikan ucapan terimakasih kepada ibuk Athari. “Untuk itu, sekali lagi saya tegaskan, bukan saya menjelek-jelekkan Nosa. sebenarnya kedatangan kita ke kantor gubernur, memang adalah Nosa Eka Nanda yang menginginkan kita datang.  Jadi tidak ada juga unsur lain dari pemerintahan nagari, termasuk rencana untuk pergi ke Padang,” ujar Afrizal.

Kemudian,  ketika pemerintahan nagari belum mengucapkan terimakasih kepada Athari,  sebab alasan tanggung jawab perusahaan dengan masyarakat belum selesai. Kenapa justru ke Gubernur sudah disampaikan.

Sebab jika berbicara Gubernur  adalah perpanjangan pusat, maka sebenarnya juga bisa disampaikan kepada pemerintah setingkat dibawah itu, dalam hal ini pemerintah daerah tingkat II.

Menjawab hal itu, Walinagari kembali menegaskan, itukan bukanlah rencana kita untuk pergi, tetapi Nosa lah yang telah mengarahkan kita. Jadi kita tidak tahu apakah ini menyalahi aturan atau tidaknya, kita juga tidak tahu. Dan saya juga tidak menyadari akan seperti ini jadinya, dimana hal ini akan menjadi pembicaraan hangat dimasyarakat Kabupaten  Solok, bahkan Sumbar.  

“Karena waktu itu diajak, ya kami pergi saja. Karena saya tidak ada rencana ke Padang. Untuk apa pula saya pergi ke Padang, kalau tidak ada kepentingan,” ungkapnya.

Kemudian ketika dipertanyakan, apakah beliau sebagai perpanjangan tangan pemerintah ditingkat nagari  mengetahui terkait dengan kewenangan pembangunan Batang Lembang, Walinagari Kotobaru menyampaikan,  kalau kewenangannya berada di pemerintahan pusat.

“Kalau melihat kegiatan yang telah dilaksanakan, sesuai dengan program yang dibawa oleh Ibuk Athari, itu memang ibuk Athari yang mengusulkan. Dan kewenangannya adalah pemerintah pusat. Intinya,  Ibu Athari yang mengusulkan di pusat,” imbuh walinagari Afrizal K.

Sementara, Nosa Eka Nanda, S.Pd ketika dikonfirmasi  melalui melalui pesan Whatapps (+62 813-7406-XXXX), Sabtu (18/03/2023), menjawab, pertama sejak awal sejak periode Gubernur Pak Irwan dan Buya kita temui. Ambo jo beberapa tokoh Nagari sudah sering ke Pemprov. Dalam rangka bermohon agar Gubernur membantu menguatkan agar dana APBN melalui BWS bisa diarahkan ke Koto Baru, Selayo dan Sumani. Khususnya Koto Baru dan Selayo yang sering terendam banjir.

Kedua : Saya Nosa Ekananda Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Fraksi PKS dilapangan, saat bertemu dengan masyarakat bahkan dengan Gubernur tidak pernah kita menafikan peran Ibu Athari. Saya dan yang lain sangat tahu dan paham beliau berperan dalam memperjuangkan APBN untuk  Normalisasi Batang lembang. Pihak BWS pun pernah menegaskan, Ibu Arhari sudah menyampaikan dan memperjuangkan di Pusat. 

Malah saya sendiri ditahun 2022 saat bertemu dengan tokoh Nagari Koto Baru yang saya tahu beliau adalah tim sukses Bapak Epyardi Asda. Saya sampaikan agar beliau temui Ibu Athari melalui Bapak Ivoni Munir agar dana NBL yang ada di tahun 2022 sebagian dilaksanakan di Nagari Koto Baru. Saya tegaskan saat itu kita kesampingkan urusan Partai dan Politik demi pembangunan Nagari. Semua pihak harus kita libatkan.

Ketiga,  sejak awal sampai pertemuan terakhir dengan Bapak Gubernur Buya Mahyeldi kemaren tidak ada satupun pihak yang kita kecilkan dan besarkan perannya. Keempat : Saya menjadi saksi bahwa semua masyarakat dan tokoh Nagari punya peran (melobi pemilik lahan untuk dibebaskan, menjaga dan mengamankan kegiatan, berpikir agar program terlaksana, sering rapat online dan offline bersama Lembaga Nagari).

Pemerintahan Nagari ,baik Pak Wali dan staf, BPN, KAN melakukan berbagai upaya agar program NBL berjalan.

Membuat surat dan proposal. Mengurus rekomendasi ke Pemda dan menyampaikan proposal NBL ke Pemprov dan BWS. Pemda Kabupaten Solok pun ada perannya. Masih ingat saya diawal periode Bapak Epyardi, kita bertemu beliau dirumah Dinas agar beliau membantu program NBL. Kita juga urus surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Solok.  Bapak Wali Nagari membuat surat. 

Saya urus langsung ke Ibu Vivi Kadis PUPR dan Bapak Medison Sekda Kabupaten Solok. Alhamdulillah terlaksana dengan baik.

“Peran Gubernur Sumbar pun tidak bisa kita abaikan. Gubernur adalah perpanjangan Pemerintah Pusat. Anggaran NBL dari APBN. Jadi dirasa sudah tepat kita tokoh masyarakat dan Lembaga Nagari menemui Gubernur. Dimasa Bapak Irwan Prayitno dan Buya Mahyeldi meminta Dinas terkait dan meminta agar BWS membantu anggaran NBL untuk Kabupaten Solok. Khususnya Nagari Koto Baru dan Selayo yang sering terendam banjir” pungkas Nosa.

Disisi lain, Pangamat Politik Solok (Mantan Ketua Umum HMI Cabang Solok Periode 2006-2007), Arisvan Bachtiar. Ketika diminta pendapatnya terkait kehadiran pemerintahan nagari menemui Gubernur Sumbar atas tuntasnya pembangunan Pembangunan Sarana Prasarana Batang Lembang, melalui telepon selulernya. Sabtu (18/03/2023) justru menyampaikan pesan menohok.

“Daerah Aliran Sungai (DAS)/ Sungai Batang Lembang yang mengalir dari kawasan Gunung Talang sampai ke Danau Singkarak dalam hal pembangunan normalisasi Batang Lembang,  sebenarnya adalah tanggung jawab pemerintah Provinsi Sumbar sesuai dengan PP 37 tahun 2011

Karena keterbatasan APBD Provinsi Sumbar dan tidak ada upaya kongkrit yang dilakukan Pemprov,  maka diambil alih oleh pemerintah pusat. Seperti halnya proyek Normalisasi Batang Lembang Di Kota Solok disekitar Pasar Raya Solok, tepatnya  dekat Lapangan Merdeka Solok itu adalah dana aspirasi  dari Bapak H. Alek Indra lukman ketika beliau jadi anggota DPR RI dari partai PDIP periode 2014-2019,” ujarnya.

Kemudian, terkait  informasi tentang  pemerintahan Nagari Kotobaru Kabupaten Solok yang pergi menemui Gubernur Sumbar untuk mengucapkan terima kasih atas pembangunan normalisasi Batang Lembang di Nagari Koto Baru yang telah dilakukakan beberapa waktu yang lalu. 

“Menurut saya ini adalah sebuah kesalahan besar , sebab yang kita ketahui Normalisasi Batang Lembang yang sudah terealisasi di Nagari Selayo bertempat di belakang SMK ABW serta normalisasi di Nagari Kotobaru adalah satu paket kegiatan yang berasal dari pokok-pokok pikiran Ibuk Athari dari partai PAN periode 2019-2024, lewat BWS Sumatera V yang berkantor di Padang Sumatera Barat,” tuturnya

Dan lagi menurutnya,  Ketika kita mengamati dimana sih persoalan ini bisa menjadi bias dan ngawur dari Pemerintahan Nagari Kotobaru  adalah karena didorong oleh salah seorang anggota DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024 dari partai PKS, Bapak Nosa Eka Nanda.  Kepentingan Bapak Nosa hari ini maju di DPRD Propinsi Sumbar. Terlepas dari semua persoalan tersebut , seharusnya Bapak Nosa selaku tokoh muda dan harapan masyarakat Kabupaten Solok. 

Seharusnya tidak melakukan hal seperti ini. Sebab ini adalah sebuah pembodohan kepada masyarakat Nagari Koto Baru dan masyarakat Kabupaten Solok, partai PKS identik dengan partai islam yang selalu menyampaikan dakwah dan kebenaran. Bahkan dalam hal ini, Gubernur Sumbar yang di panggil akrab Buya Mahyeldi  yang nota bene merupakan terkesan juga petinggi partai PKS juga ikut mengamini.

Menurut hemat kami pencitraan politik boleh dibangun oleh siapapun, akan tetapi bangunlah dengan cara-cara yang benar jangan bodohi rakyat,” pungkas Arisvan. Miler

More From Author

Catatan Politik Novri Investigasi : Kini Kau Datang  Lagi, Setelah Lama Menghilang

Sudah Jatuh Ditimpa Tangga, Pekerjaan Terlambat Didenda : Proyek Batang Lembang, Tinggalkan Hutang 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ADVERTISEMENT