Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibawah komando Firli Bahuri, bertindak tegas. Terutama, modus korupsi yang banyak terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Terendus selama ini, pokok pokok pikiran atau pokir yang menghasilkan program  dana hibah, sering dimainkan. Soalnya, ada indikasi persentase/kompensasi diambil  dari setiap pokir

Persoalan ini, sudah lama mencuat di Sumbar, terutama paket Penunjukan Langsung (PL) dibawah Rp200 juta. Ada dugaan persentase/ kompensasi dari setiap paket PL yang diserahkan kepada rekanan. Sebelumnya, terbetik berita, paket PL itu, biasanya rekanan dicari oleh instansi atau OPD yang mengelola dana Pokir. Sementara, 2022 lalu diduga rekanan langsung dibawa pemilik dana Pokir. 

Tahun politik 2023 ini, dana Pokir peluang mempertahankan kursi.  Keuntungan ganda didapat, dugaan persentase dan pasang spanduk dilokasi pekerjaan. Seperti tahun 2022, setiap pekerjaan paket PL, selalu ada spanduk bertuliskan,” pekerjaan ini merupakan dana Pokir si anu. Lengkap dengan poto dan lambang partai.

Dana Pokir tahun 2023 ini,  sekaligus dimanfaatkan untuk kampanye. Tinggal perintahkan rekanan buat spanduk dan dipajang dilokasi pekerjaan. Irit biaya, terutama biaya untuk spanduk. Apalagi, dana pokir yang menghasilkan dana hibah terlalu manis untuk dimainkan. Dana hibah ini,  langsung menyentuh warga dan pemilih. Serahkan bantuan, lampiri kartu nama dan nomor urut. Kadang,  bantuan dipotong dengan berbagai dalih.

Itu baru pokir melalui paket  PL.  Lalu,  bagaimana pula dengan paket besar dengan nilai miliyaran rupiah. Tentu, dugaan persentasenya lebih besar lagi. Makanya, ini menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dan korupsi pada dana Pokir dan Bansos. Ketua KPK Firli Bahuri, mewanti wanti agar anggota dewan jangan ada lagi bermain main dengan pokir. Dan, tak ada alasan biaya politik mahal.

Pernyataan itu, diungkapkan Firli Bahuri dihadapan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD yang hadir secara langsung di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan maupun virtual dalam acara Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP tahun 2023.

Pesan disampaikan kepada asosiasi DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, jangan ada lagi yang bermain dengan pokir. Korupsi modus pokir agar tidak terjadi lagi dengan alasan biaya politik mahal. Juga dihimbau, agar para anggota dewan untuk tidak melakukan korupsi dengan modus pokir yang menghasilkan program dana hibah. Bahkan, kick backnya sampai 40 persen.

Ia juga mencontohkan, dapat dana Rp10 miliar, kalau 30 persen, berarti Rp3 miliar kembali kepadanya. Adanya imbauan KPK ini, tentu menutup peluang  ‘manumpang biduak ka hilia’ melalui dana Pokir. Tapi, diprediksi untuk PL bakal berjalan terus, sebab nilainya dibawah Rp200 juta. Inipun, tak akan menjadi perhatian KPK. Kecuali paket besar bernilai miliyaran rupiah. Ya, masih terbuka peluang menjadikan PL untuk kampanye melalui dana Pokir.

Penulis

Novri Investigasi