Kurangnya pengawasan, tak ada itikat bekerja sesuai kontrak. Itu terjadi pada program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase drainase paket 1 di kawasan Jati Rawang, Kecamatan Padang Timut dikerjakan CV. Romeo Laju.

PADANG, INVESTIGASI-Wajar saja, proyek asal asalan Dinas PUPR Kota Padang, senilai Rp.957.845.429,29, waktu pelaksanaan 120 hari kalender, tahun anggaran 2021, konsultan pengawas CV. Bimigide Consulting Engineering, menuai kecaman berbagai kalangan. Faktanya, kontraktor pelaksana terkesan melabrak spesifikasi teknis.

Menariknya, pekerja malah mengaku, tak tahu menahu teknis pekerjaan. Dan, bekerja berdasarkan perintah rekanan. Sementara, Hendra disebut sebut bertanggungjawab terhadap pekerjaan, pengakuan pekerja, belum datang. Alhasil, tanpa adanya penanggungjawab perusahaan, konsultan pengawas dan pihak dinas PUPR Kota Padang, pekerja bekerja sekehendak mereka, tanpa mengacu spesifikasi teknis.

Telusuran media, Jumat (22/7) sekira pukul 9.30, pekerja terlihat menjalankan pekerjaan tanpa pengawasan. Apapun yang dilakukan pekerja, layaknya gotong royong tanpa panduan pekerjaan. Pasangan batu, tanpa galian koporan dipasang dalam kondisi berair dan berlumpur. Batu dibenamkan untuk tapak dalam air, tanpa adukan semen.

Material batu, terlihat berselimut debu dan tanah tanpa dilakukan pencucian. Malah, berserakan di dranase berair dan berlumpur. Pekerja tanpa beban, langsung mengerjakan pasangan batu didalam air yang tergenang dan berlumpur. Begitu juga adukan semen, hanya diaspal jalan tanpa kotak. Pekerja mengaku, tak ada disediakan kotak untuk adukan semen.

Menariknya, pekerja tanpa rasa bersalah, tak terpengaruh saat media ini mengawasi langsung kelapangan. Mereka tetap cuek, seakan tak mengetahui apa yang dikerjakan tak mengacu spesifikasi teknis. Padahal, mereka bekerja juga tanpa Alat Pengaman Diri (APD) yang harus disediakan rekanan. Termasuk rambu untuk material batu yang berserakan memakan badan jalan.

“Ya, melihat kondisi pekerjaan dan santainya pekerja bekerja tanpa mengacu spesifikasi teknis, membuktikan kurangnya pengawasan dari konsultan dan dinas PUPR. Juga terkesan rekanan membiarkan pekerja bekerja sekehendak hati, tanpa mengacu spesifikasi teknis,” kata Edwar Bendang, Koodinator LSM Ampera via WA nya.

Sementara, Kabid SDA Dinas PUPR Kota Padang, Niko saat dikonfirmasikan tak ada jawaban sama sekali. Sampai saat berita ini diturunkan tak ada jawaban. Romi