Pekerjaan jembatan Lubuk Tarontang, Kecamatan Kamang Baru, dipertanyakan. Bahkan, ada indikasi trik curang proyek yang dikerjakan PT. Sultan Alvant Permana.

SIJUNJUNG, INVESTIGASI_Beginilah cara bekerja pekerjaan rekontruksi jembatan Lubuk Tarontang, Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Sumbar. Pasalnya, kontraktor yang mengakui dirinya belum pernah bermasalah itu, diragukan. Ini sesuai dengan pantauan, kegiatan pekerjaan jembatan yang berlokasi di Kanagarian Lubuk Tarontang, abutment dua tidak memakai sumuran dan lantai kerja. Selain itu rangkaian besi tulang abutmen juga ada yang tidak join dan pengecorannya di kerjakan secara menual. Parahnya lagi, kontraktor ini juga mengambil material yang di duga ilegal di sepanjang aliran sungai di lokasi.

Kegiatan ini di kerjakan oleh PT Sultan Arvant Permana, konsultan supervisi CV Dwi Azka Konsultan, sumber dana APBD dengan nilai 5.446.112.039 miliyar. Proyek bernomor dan tanggal kontrak 25.03/tender-fisik/APBD/AP-SJJ/2021, tertanggal 12 April 2021, waktu pelaksanaan 240 hari kelender, pemeliharaan selama 180 hari kelender dibawah kepengawasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sijunjung, menuai sorotan berbagai kalangan.

Sementara Hendri, selaku PPK di hubungi via what sapp menjawab, kalau mau tanya masalah teknis bagusnya tanya sama tim teknis dari PU saja agar jawabannya bisa pasti. Afridon selaku tim teknis proyek jembatan Lubuk Tarontang mengatakan, via ponsel coran beton abutment itu memakai K 250 dan memakai sumuran kedua ujung pilar jembatan dan memakai radyemix.

Terpisah Pahrevi BPAN dan Lembaga Aliansi Indonesia mengatakan, abutment atau di sebut kepala jembatan itu sangat besar fungsinya untuk mendukung atau memikul seluruh beban bangunan di atasnya. Makanya, pengerjaan nya betul betul mengacu kepada spesifikasi yang telah di buat oleh konsultan perencana dengan berbagai kajian teknis. Apabila tidak berpedoman kepada spek kerja nya tentu sudah jelas pelanggaran kontruksi yang beorentasi pada korupsi.

“Penggunaan material juga mengacu kepada standar nasional. Pengambilan material di sepanjang sungai itu wajib mengantongi izin. Kalau tidak tanggung saja resikonya dan pekerja jembatan itu harus berpedoman kepada gambar di pajang dilokasi kerja. Tujuannya, agar di ketahui oleh masyarakat. Begitu juga tentang peralatan yang telah diatur didalam RAB harus tersedia di lokasi, sebab anggran nya sudah dibunyikan. Harapan kita kepada penegak hukum tolong di tindak lanjut mengenai pengambilan material ilegal itu yang tidak mengantongi izin, sebelum kami membuat laporan tertulis, ” tegas Pahrevi..(ap)