Oleh : Novri Investigasi

Pekerjaan proyek tahun 2021, banyak bermasalah. Rakus untuk mendapatkan paket, tapi kurang didukung dana, manajemen dan Sumber Daya Manusia (SDM), juga menjadi penyebab pekerjaan bermasalah. Terlebih dikerjakan rekanan kere bermodal uang muka. Dan, penawaran terendah demi mendapatkan pekerjaan.

Ini terlihat pada pekerjaan proyek diujung tahun anggaran 2021. Beberapa pekerjaan dilakukan pemutusan kontrak. Seperti yang terjadi pada pekerjaan pagar Gedung DPRD Sumbar dan beberapa paket lain di Sumbar. Baik provinsi maupun Kabupaten Kota. Khusus di Kota Padang, banyak pemain baru yang nekat.

Terjun payung dalam penawaran sampai turun 30 persen demi mendapatkan pekerjaan. Tanpa didukung dana awal dan hanya bermodal uang muka. Uang muka termyin pertama, kadang habis ditengah jalan. Kadang untuk melanjutkan progres pekerjaan syarat untuk cair termyn kedua harus mengutang kepada pihak lain. Itupun berlanjut pada termyn akhir di ujung tahun anggaran.

Kontraktor kere melakukan penawaran terjun payung hanya bermodal uang muka untuk mengerjakan proyek. Akibatnya, mulai kalimpasiangan saat uang muka habis. Sementara progres belum tercapai untuk mengejar termyn kedua. Penawaran terjun payung itu, juga berakibat pekerjaan jadi terbengkalai. Penawaran terjun payung demi sebuah prinsip. Asa lai dapek karajo.

Logikanya, dalam perencanaan disebutkan HPS dan pagu dana Rp1 Miliar. Lalu penawaran terjun 30 persen, bersisa uang Rp600 jutaan. Lalu dipotong Pajak PPH/PPN 12 persen. Potong lagi uang misteri 10 persen. Nah, bayangkan berapa yang akan melekat pada fisik pekerjaan. Ujung ujungnya mark up dan volume pekerjaan dimainkan. Akibatnya, proyek terbengkalai dan dikerjakan asal asalan.

Rakus untuk mendapatkan pekerjaan juga menjadi penyebab pekerjaan bermasalah. Tanpa didukung SDM dan manajemen yang matang, rekanan berburu lelang di di provinsi, kabupaten dan kota. Dengan merental perusahaan lain, sukses mendapatkan 10 paket pekerjaan. Masalah mulai muncul, pekerjaan “indak takamehan” dan berujung beberapa pekerjaan putus kontrak.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi pada suatu kesempatan mengatakan, penawaran terendah juga menjadi penyebab pekerjaan bermasalah. Dan, ini semua berawal pada proses lelang. Panitia terlalu kaku dan takut untuk disanggah. Sehingga main aman memenangkan rekanan penawar terendah. Padahal, penawaran terendah, belum titik masih ada koma.

Dalam Perpres disebutkan penawaran terendah yang responsif. Bukan penawaran terendah dalam penawaran. Kesalahan memenangkan penawaran terendah itu, tanpa reaksi dari rekanan lain. Mereka yang merasa dikalahkan oleh panitia tak berani melakukan sanggahan. Alasan cemas, perusahaannya takut tak menang pada tender lain. Karena terlalu berani menyanggah panitia.

Kalaupun dilakukan sanggahan, itupun hanya pada sanggahan pertama. Saat dibalas panitia, takut bertarung habis habisan melakukan sanggahan kedua. Sebab, untuk melakukan sanggahan kedua harus berani mengeluarkan uang. Karena, sanggahan kedua harus dibayar. Pikiranpun kacau, pitih lah kalua. Nan manang alun jaleh. Alhasil, panitia tetap memenangkan penawaran terendah. Inilah awal mula timbulnya masalah.

Penulis, pengamat jasa konstruksi