Oleh : Novri Investigasi
Mungkin, karena tahun politik, dana APBN untuk pembangunan infrastruktur di Sumbar, menjadi perbincangan. Bahkan, mengaku perjuangan melalui koordinasi dengan pusat. Padahal, tahun tahun sebelumnya tak menjadi persoalan. Terkesan adem adem saja
Padahal, dana pusat terus mengalir ke Sumbar. Walau kepemimpinan pusat tak sejalan dengan kepemimpinan Sumbar. Karena, setiap Pilpres, Capres dan Cawapres menang secara nasional, kalah di Sumbar. Namun, tak mengurangi jatah Sumbar untuk mendapatkan dana APBN. Karena, perpanjangan tangan Kementerian PUPR, ada di Sumbar melalui 4 Balai.
Yuk, kita kupas. Kita buka mata, kita buka fakta, bukan sekedar cerita. Dan, pemanis janji saat Pilkada menanti. Untuk pembangunan infrastruktur di Sumbar, pusat mempunyai 4 Balai mengelola dana APBN. Balai ini tak bersentuhan dengan Pemrov Sumbar. Punya lelang paket atau tender proyek berdiri sendiri. Namanya, Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK).
Balai berkantor di Parak Kopi ini tugasnya sama dengan ULP (Unit Layanan Pengadaan) di Pemrov Sumbar. Melakukan proses lelang pada paket yang akan ditenderkan. Balai bertugas melakukan lelang proyek dana APBN ini, tak ada campur tangan DPRD tak ada titipan Pemrov Sumbar. Terlepas dari intimidasi Pemrov dan DPRD. Makelar proyek di Sumbar susah bermain disini, kecuali makelarnya bermain ditingkat pusat.
Balai yang mengelola dana APBN itu, diantaranya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III Padang dibawah Ditjen Bina Marga. Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) dibawah Ditjen Cipta Karya. Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V) dibawah Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Dan, Balai Perkereta Apian dibawah Ditjen Perhubungan. Satu Balai itu mengelola dana APBN untuk pembangunan infrastruktur mencapai ratusan miliyar pertahun.
Untuk BPJN dibawah Dirjen Bina Marga, mengelola Jalan dan Jembatan Nasional. Karya terbesar dari BPJN ini membuka jalan di Kawasan Mande dan menjadikan lokasi wisata itu bertaraf internasional. Jembatan Sungai Dareh di Dharmasraya cuplikan Jembatan Ampera di Palembang.
Dan, beberapa ruas jalan lain yang menghubungkan Sumbar dengan Riau, Medan, Jambi dan Bengkulu. Jalan nasional dan jembatan ini, terus dibangun dan diperbaiki tiap tahun. Untuk BPJN ini anggaran APBN mencapai ratusan miliyar setiap tahun
BPJN ini dipimpin Kepala Balai. Dan dibantu dua orang Kepala Satuan Kerja (Ka Satker) serta 12 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) . Satker itu, terbagi 2, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 dan 2. Masing masing Satker dibantu 6 PPK
Sementara wilayah Sumbar 1, meliputi, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Bukittinggi, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Satker Wilayah 1 ini, berbatas Riau dan Medan.
Wilayah Sumbar 2, meliputi, Padang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan yang berbatas dengan Jambi, Riau dan Bengkulu. Jalan Kabupaten/kota dan provinsi sekarang juga mendapat jatah APBN melalui Inpres Jalan Daerah (IJD).
Sedangkan, Balai Wilayah Sungai Sumatera V dibawah Dirjen SDA, mengelola proyek sungai dan pantai, irigasi, embung, pipa air baku. Untuk irigasi Batang Anai Pariaman membuka saluran air baru dan Batang Hari Dharmasraya mendapat suntikan dana paling besar. Batang Suliti (Solok Selatan) Batang Lembang (Kabupaten Solok), Batang Sumpur (Kabupaten Pasaman) dan terbesar di kabupaten/kota lain di Sumbar. Begitu juga untuk embung (penampungan air) kawasan pegunungan yang disulap menjadi lokasi wisata baru. Ratusan miliyar mengalir dana APBN di BWSS V tiap tahun, termasuk dana pemeliharaan.
Balai Prasarana Pemukiman Wilayah dibawah Dirjen Cipta Karya. Balai ini mengelola, kawasan kumuh perkotaan/pedesaan, insfrastruktur pasar, perguruan tinggi, MTSN dan air bersih PDAM. Karya terbesar BPPW ini kawasan kumuh Batang Arau disulap menjadi lokasi wisata sampai ke seberang Padang. Kawasan wisata Pantai Air Manis. Pasar Kota Pariaman dan Bukittingi. Perguruan Tinggi Islam di Tanah Datar dan beberapa sekolah agama MTSN di Sumbar
BPPW Sumbar juga mengelola program Kotaku membedayakan masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Pansimas, Pisew. Ada juga Rumah Susun di beberapa perguruan tinggi dan kabupaten/kota dibawah Dirjen Permukiman juga mendapat suntikan dana besar pertahun.
Sementara Satker Perkereta Apian dibawah Dirjen Perhubungan, juga keciprat dana besar. Membuka jalur baru ke Bandara dan Teluk Bayur, termasuk juga Kota Sawahlunto. Lalu, dengan mengalirnya bantuan pusat pertahun. Masing masing Balai mengelola dana ratusan miliyar, masih kurangkah perhatian pusat ke Sumbar.
Apalagi dua mega proyek juga menunggu Jalan Tol Padang Pekanbaru dan Fly Over menghubungkan Kota Padang – Kabupaten Solok menelan dana triliuyanan rupiah. Mungkin tak perlu kita jawab perhatian pusat ke Sumbar selama ini. Biarkanlah fakta dibicara Sumbar tetap mengalir dana pusat dan tak terpengaruh hasil Pilpres. Bersambung.
About Author
