Indepth

Jauh di Perbukitan Proyek Jalan PT PPS, Sarat Penyimpangan

Investigasionline 3 November 2021 3 minutes read

Spread the love

Jalan kecil dan berliku, menurun dan mendaki. Jurang dan dinding perbukitan, membatasi jalan menuju lokasi pekerjaan diruas jalan Simpang Silambih – Koto Tangah Tapi Selo (R020) Kabupaten Tanah Datar.

TANAHDATAR, INVESTIGASI_Lokasi yang sulit terjangkau, diduga menjadi penyebab pekerjaan PT. Pratama Putra Sejahtera, terindikasi, kurangnya pengawasan. Baik, pengawasan dari konsultan maupun dinas PUPR. Alhasil, pekerjaan ditenggarai tak mengacu spesifikasi teknis.

Inipun diakui oleh pekerja maupun subkon pada pekerjaan proyek tersebut. Os sub kontrak yang menghadang media dilokasi pekerjaan, Kamis (14/10), mengaku untuk material batu ada bermasalah. Material di bagian atas menggunakan batu gunung dan batu karang.

Wajar saja, proyek Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menjadi tanda tanya, Edwar Bedang, Koordinator LSM Ampera Sumbar. Katanya, kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota, paket peningkatan kapasitas struktur jalan (DAK Paket 2), kurangnya pengawasan

Terbukti, pekerjaan ruas jalan -Simpang Silambik -Koto Tangah Tapi Selo (R.020), kontraktor PT. Pratama Putra Sejahtera, konsultan pengawas, CV. Bina Consultant, tidak saja masalah material, tapi juga fisik pekerjaan

Terlihat, material proyek benomor kontrak : 04/DAK – 02/BM-DPU/2021, tanggal kontrak 19 Maret 2021, tanggal SPMK 25 Maret 2021, nilai kontrak Rp9. 132. 803.600, sumber dana Dana Alokasi Khusus, waktu pelaksanaan 180 hari kalender, sebagian diambil di lokasi pekerjaan

“Material batu digunakan dilokasi pekerjaan beragam. Ada dari batu kali yang didatangkan. Ada batu gunung dari lokasi pekerjaan. Dan, ada batu kapur berwarna putih. Inipun menjadi tanda tanya, sebab dalam RAB batu didatangkan dari luar dan memiliki quary. Kok, bisa diambil batu dilokasi pekerjaan,” kata Edwar, Jumat (15/10)

Begitu pekerjaan fisik, katanya masih tahap pekerjaan, sudah banyak yang hancur. Rata rata pekerjaan dinding bekas longsoran retak. Beton sudah banyak pecah. Pasangan batu untuk saluran air dan bahu jalan, juga banyak retak.

Untuk lantai saluran air, disusun batu berserakan dilokasi pekerjaan sebelum dilakukan coran. Tujuannya, untuk mengurangi volume coran. Menariknya, saat media ini memoto dan memvideokan susunan batu untuk pekerjaan lantai saluran air langsung didatangi pekerja. Pekerja itu, memohon jangan dipoto bagian lantai tersebut.

“Maaf bang, jangan dipoto susunan batu untuk lantai saluran air itu. Nanti pekerjaan kami dibongkar oleh pengawas dan Dinas PUPR. Sebab, batu itu disusun untuk mengurangi volume coran,” kata salah seorang pekerja sembari berharap jangan dipublikasikan.

Begitu juga timbunan bahu jalan, disamping menggunakan timbunan galian saluran air, juga menggunakan tanah berbatu besar. Alat Pengaman Diri (APD) tak terlihat, sementara Sistim Manajemen Keselamatan Keja (SMK3) tercantum dalam kontrak

Keterlambatan pekerjaan dan masih rendahnya progres juga mengiringi pekerjaan proyek ini. Pengakuan Subkon Oscar, semasa Andi dari PT. PPS dilapangan, sering terjadi keterlambat dan pembayaran dan upah tukang.

“Dulu semasa Andi sering terjadi keterlambatan pembayaran. Ini juga penyebab keterlambatan pekerjaan. Sekarang diganti Frisma. Padahal, kami subkon tentu bekerja jika ada pembayaran. Jika pembayaran terkendala, tentu terkendala juga pekerjaan kami, ” katanya.

Novi Hendri, Kadis PUPR Kabupaten Tanah Datar dan Refdizalis, Kabid Bina Marga, dikonfirmasikan via WA nya, Jumat (15/10) mengatakan, akan melakukan croscek kelapangan.”Terima kasih infonya, kami akan cek kelapangan,” katanya, sembari mengatakan, sedang rapat di DPRD dan temuan ini nanti akan dicek kelapangan.

Ir. Sutrisno, Ketua Gapeksindo Sumbar, berharap kepada rekanan agar bekerja mengacu spesifikasi teknis. Besar resiko, kalau bermain dilapangan. Kalau sekarang rekanan berharap untuang dari pengurangan volume, nanti akan buntuang jika ada temuan BPK RI.”Ujung ujungnya uang yang sudah terlanjur dibayarkan, akan dikembalikan lagi,” katanya.

Sebelum bermasalah nanti dan masuk ranah hukum, bekerjalah sesuai gambar kontrak. Begitu juga konsultan pengawas dan pengawas Dinas PUPR agar memperketat pengawasan.” Apalagi, lokasinya sulit dijangkau dan jauh dari pengawasan. Ini membuka peluang bagi rekanan mengurangi volume pekerjaan,” kata Sutrisno kepada media ini, Jumat (15/10) via hp selulernya. Novri